Yogyakarta – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “September Hitam: Menuntut Akuntabilitas Negara dan Hentikan Penindasan Rakyat” di Pertigaan Revolusi pada Jumat (18/9/2026).
Dalam naskah kajian resminya, PC PMII DIY menegaskan bahwa aksi ini dipicu oleh keprihatinan mendalam atas situasi nasional. “Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Daerah Istimewa Yogyakarta menegaskan bahwa negara saat ini sedang mengalami krisis akuntabilitas dan gagal melindungi hak-hak dasar warga negara,” pukas PC PMII DIY berlandaskan dokumen kajian data Komnas HAM, BNPB, dan lembaga advokasi masyarakat sipil.
Aksi massa diawali dengan penyampaian orasi politik secara bergantian oleh kader-kader PMII DIY yang memadati lokasi. Mereka menyuarakan berbagai persoalan kebangsaan, penindasan rakyat, dan ketidakadilan hukum.
Setelah gelora orasi dari para kader, suasana berlanjut dengan pembacaan pernyataan sikap resmi yang disampaikan oleh Koordinator Biro Advokasi dan Jaringan PC PMII DIY, M. Abrori Riki Wahyudi. Dalam penyampaiannya, ia melayangkan enam tuntutan utama:
1. Usut Tuntas Pelanggaran HAM Tanpa Tebang PilihPC PMII DIY mendesak pemerintah dan Komnas HAM untuk “menuntaskan 3.003 aduan dugaan pelanggaran HAM serta 17 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara transparan dan berkeadilan”.
2. Hentikan Impunitas dan Adili Aparat Pelanggar Hukum. Mereka mendesak adanya “revisi Undang-Undang Peradilan Militer agar anggota TNI/Polri yang melakukan tindak pidana umum dan penindasan terhadap rakyat diadili secara terbuka di peradilan umum”.
3. Copot Menteri HAM dan Evaluasi Kelembagaan. Massa mendesak Presiden agar “mencopot Menteri HAM dan mengevaluasi Kementerian HAM yang boros anggaran, tumpang tindih fungsi dengan Komnas HAM, serta tidak memiliki capaian substantif”.
4. Tetapkan Kasus Andrie Yunus sebagai Pelanggaran HAM Berat. PMII DIY meminta Komnas HAM “melakukan penyelidikan pro justitia atas penyerangan Wakil Koordinator KontraS oleh oknum prajurit BAIS TNI dan mengadilinya lewat Pengadilan HAM Ad Hoc”.
5. Naikkan Anggaran Mitigasi Bencana, Jangan Dipotong!Menanggapi isu keselamatan warga, mereka mendesak pemerintah “menghentikan pemotongan anggaran mitigasi (turun 12,4% pada 2026) dan memprioritaskan keselamatan warga di tengah ancaman tinggi bencana geologis dan hidrometeorologis”.
6. Evaluasi Total Proyek Strategis Nasional (PSN). Massa meminta pemerintah “menghentikan perampasan lahan dan kriminalisasi warga atas nama PSN (seperti Rempang, IKN, Poco Leok, Wadas), serta wajib menerapkan prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)”
Setelah pembacaan pernyataan sikap selesai, aksi dilanjutkan dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa yang dipimpin secara khidmat oleh Ach. Afandi selaku Koordinator Lapangan (Korlap) aksi. Seluruh rangkaian aksi berjalan dengan lancar, tertib, dan damai hingga massa membubarkan diri.
