Masa Depan Energi Indonesia: Dr Kholid Syeirazi di PKL DIY

YOGYAKARTA – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) D.I. Yogyakarta menghadirkan Dr. Muhammad Kholid Syeirazi, M.Si. dalam Pelatihan Kader Lanjut (PKL). Pada kesempatan ini, beliau mengupas topik Masa Depan Energi Indonesia di tengah tantangan transisi global.

Dr. Kholid Syeirazi menegaskan bahwa pengelolaan sektor ini berkaitan erat dengan keseimbangan ekologi dan sosial. Publik dapat menyimak informasi lengkap kegiatan kaderisasi melalui situs resmi PMII DIY.

Tantangan Transisi dan Potensi Energi Bersih

Beliau menjelaskan bahwa Indonesia sedang menghadapi tantangan ganda di sektor pasokan daya. Pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan konsumsi listrik yang besar, sementara tuntutan lingkungan mendesak pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Pihaknya menyoroti jurang pemisah antara kekayaan modal alam yang melimpah dan kapasitas terpasang EBT yang masih terbatas. Oleh sebab itu, adopsi teknologi penyimpanan seperti sistem baterai menjadi kunci strategis.

“Sistem penyimpanan sangat penting untuk mengatasi sifat EBT yang intermittent atau tidak konstan. Langkah ini menjamin kepastian pasokan bagi masyarakat,” ujar Dr. Kholid Syeirazi.

Dilema Keamanan dan Keadilan Eko-Sosial

Selanjutnya, beliau menguraikan dua aspek utama yang membebani tata kelola nasional:

Keamanan Pasokan: Ketergantungan terhadap impor yang tinggi memicu kerentanan pasokan dan risiko fluktuasi harga global.
Keadilan Sosial: Penerapan skema subsidi untuk menjaga daya beli warga berpotensi memicu beban fiskal negara yang berat.

Oleh karena itu, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang adil agar beban anggaran tidak mengorbankan hak-hak dasar rakyat. Informasi mengenai kajian kebijakan dan advokasi lingkungan dapat dibaca pada arsip berita advokasi PMII.

Solusi Keseimbangan Fiskal dan Lingkungan

Di akhir pemaparannya, Dr. Kholid Syeirazi menyimpulkan bahwa transisi bersih tidak sekadar membutuhkan penyelarasan teknologi. Pihaknya mendorong kader untuk aktif mengawal kebijakan tata kelola nasional secara kritis.

Dengan demikian, pembentukan Masa Depan Energi di Indonesia harus menjaga keseimbangan antara ketahanan pasokan, daya jangkau masyarakat, dan stabilitas anggaran negara.