Kabar mengenai gugatan ijazah Gibran yang tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK) memantik perhatian publik. MK memutuskan bahwa permohonan pemohon gugur karena masalah legal standing atau kedudukan hukum. Alhasil, Gibran Rakabuming Raka tetap melenggang sah sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Namun, keputusan ini meninggalkan tanda tanya besar dalam kacamata analisis hukum. Mengapa persoalan formalitas hukum selalu menjadi benteng yang mengandaskan substansi perkara penting?
Mengapa Substansi Syarat Administrasi Selalu Terlewat?
Pertama, patut dipertanyakan mengapa MK lebih memilih menghentikan perkara pada ranah formalitas kedudukan pemohon. Ketika publik menuntut transparansi atas syarat administrasi seorang pemimpin negara, kepastian hukum yang substantif seharusnya menjadi jawaban utama.
Oleh karena itu, penolakan berbasis legal standing ini terasa seperti pintu yang ditutup sebelum publik melihat isi kamar. Penafsiran hukum seolah membiarkan masyarakat menebak-nebak tanpa ada penjelasan gamblang yang menuntaskan polemik.
Selain itu, jika warga negara dan pakar hukum tidak dianggap memiliki kedudukan hukum untuk menguji keabsahan pemimpinnya, lantas siapa yang sebenarnya berhak? Pertanyaan ini yang perlu dijawab secara terbuka oleh lembaga peradilan.
Dampak bagi Kepercayaan Publik dan Transparansi Hukum
Selanjutnya, keputusan ini membawa dampak langsung terhadap persepsi publik. Keputusan yang tidak menyentuh pokok perkara berpotensi memelihara keraguan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Padahal, penyelesaian isu secara substantif akan jauh lebih menguntungkan bagi posisi Wakil Presiden sendiri. Sebab, pembuktian yang transparan di persidangan dapat menghentikan segala spekulasi politik secara permanen.
Oleh sebab itu, kepastian hukum formal saja belum cukup untuk membangun legitimasi moral yang kuat. Publik merindukan putusan hukum yang benar-benar menjawab esensi persoalan, bukan sekadar menggugurkan berkas di atas kertas.
Harapan bagi Penegakan Hukum Masa Depan
Pada akhirnya, proses hukum di Indonesia diharapkan dapat tumbuh menjadi lebih terbuka dan responsif terhadap kegelisahan warga. Hukum idealnya hadir untuk menyelesaikan keraguan, bukan memelihara ruang abu-abu.
Dengan demikian, catatan kritis ini disusun bukan untuk menolak kepemimpinan yang ada. Sebaliknya, pandangan ini menjadi dorongan agar penegakan hukum di tanah air semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan substantif.
