YOGYAKARTA – Dua tahun pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi periode krusial dalam membaca arah kebijakan nasional. Di tengah berbagai klaim pencapaian makroekonomi dan perluasan program prioritas, sebuah kajian lintas sektor membedah sejumlah catatan kritis yang menuntut perhatian serius, mulai dari tekanan daya beli rumah tangga, tata kelola program strategis, hingga persoalan keadilan ekologis dan pendidikan.
Publik dapat menyimak dinamika pengawalan kebijakan publik dan kajian pergerakan melalui portal resmi PMII DIY.
(Unggah foto atau infografis utama di sini. Saat mengunggah, isi kolom Alt Text / Teks Alternatif dengan tulisan: Kajian evaluasi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran)
Tekanan Ekonomi Sektor Riil dan Beban Fiskal
Meskipun data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) secara agregat, kajian ini menemukan kompleksitas pada kelompok usia muda (15–24 tahun) yang tingkat penganggurannya masih berada di angka 17,37 persen pada pertengahan 2026. Selain itu, dominasi pekerja informal yang mencapai lebih dari 59 persen menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja berkualitas masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Di sisi fiskal, rasio pajak yang masih tertahan di bawah target serta peningkatan pembayaran bunga utang yang menyedot ruang APBN menimbulkan kekhawatiran akan fenomena “belanja paksa”. Beban bunga utang yang tinggi dikhawatirkan kian mempersempit ruang fiskal negara untuk membiayai layanan dasar publik secara fleksibel.
Tata Kelola Program Prioritas: MBG dan Koperasi Desa
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintah turut disorot, baik dari aspek desain pembiayaan—yang sebagian bersumber dari alokasi fungsi pendidikan dan kesehatan—maupun dari sisi keselamatan pangan dan tata kelola pengadaan. Kasus hukum yang menyeret sejumlah pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya pengawasan ketat dan transparansi anggaran agar program sosial berskala besar tidak mencederai integritas pengelolaan negara.
Sementara itu, kebijakan alokasi sebagian besar Dana Desa untuk pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai berpotensi membebani fiskal desa dan mengurangi ruang diskresi pemerintah desa dalam merespons kebutuhan lokal yang beragam.
Keamanan, Kebebasan Sipil, dan Ruang Demokrasi
Dalam aspek tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum, kajian ini mencatat adanya tren resentralisasi serta perluasan penugasan militer di ranah sipil, termasuk pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan. Di tengah meningkatnya angka konflik agraria dan kriminalisasi warga di berbagai daerah, kebebasan sipil dan kebebasan pers turut menghadapi tantangan. Penurunan peringkat kebebasan pers Indonesia mencerminkan perlunya perlindungan yang lebih kuat bagi kerja jurnalisme dan partisipasi publik.
Informasi mendalam mengenai advokasi hukum dan masyarakat dapat dibaca pada arsip advokasi PMII.
Dilema Ekologis: Karhutla, B50, dan Hilirisasi
Sektor lingkungan hidup menunjukkan ketegangan antara target pertumbuhan ekonomi dan perlindungan ekosistem. Lonjakan luas areal kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta minimnya efek jera sanksi bagi korporasi menjadi sorotan utama. Di samping itu, percepatan implementasi mandat biodiesel B50 dan hilirisasi nikel berisiko memicu deforestasi baru, konflik agraria, serta peningkatan emisi apabila tidak diimbangi dengan pengawasan lingkungan yang ketat dan konsisten.
Krisis Struktural Pendidikan dan Kesejahteraan Guru
Sektor pendidikan menghadapi tekanan ganda akibat kanibalisme anggaran untuk program prioritas, mahalnya biaya pendidikan tinggi yang melampaui pertumbuhan pendapatan keluarga, serta ketimpangan fasilitas antara sekolah perkotaan dan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar). Selain itu, meskipun ada peningkatan alokasi tunjangan, kepastian penghasilan dan status kesejahteraan guru non-ASN serta honorer masih menyisakan persoalan struktural yang belum tuntas sepenuhnya.
Melalui catatan komprehensif ini, evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran diharapkan menjadi bahan refleksi bersama bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mengarahkan pembangunan nasional agar lebih berkeadilan dan berkelanjutan.
