Yogyakarta – Gerakan mahasiswa kembali menjadi sorotan publik setelah organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar aksi damai bertajuk “Reformasi Jilid II” di depan Kantor DPRD DIY. Aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa, melainkan penyampaian sikap politik dan moral atas berbagai persoalan kebangsaan yang dinilai semakin menjauh dari semangat Reformasi 1998.

Melalui 15 manifesto atau tuntutan rakyat, Cipayung DIY menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan nasional sekaligus menawarkan agenda perubahan yang dianggap lebih berpihak kepada demokrasi, supremasi sipil, keadilan sosial, serta kesejahteraan masyarakat. Aksi ini juga menegaskan bahwa mahasiswa masih memegang peran sebagai social control dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Reformasi Jilid II: Mengapa Mahasiswa Kembali Turun ke Jalan?

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki posisi penting dalam setiap momentum perubahan nasional. Reformasi tahun 1998 menjadi bukti bahwa gerakan mahasiswa mampu mendorong lahirnya perubahan politik yang fundamental.

Memasuki tahun 2026, berbagai organisasi mahasiswa kembali menyuarakan kegelisahan terhadap arah kebijakan negara. Menurut Cipayung DIY, sejumlah persoalan seperti melemahnya demokrasi, meningkatnya biaya hidup, persoalan pendidikan, penegakan hukum, hingga isu hak asasi manusia menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Atas dasar itulah mereka mengusung gagasan Reformasi Jilid II sebagai upaya mengembalikan arah pembangunan sesuai amanat konstitusi dan cita-cita reformasi.

Aksi tersebut berlangsung secara damai di halaman DPRD DIY dengan agenda orasi, pembacaan pernyataan sikap, dialog bersama anggota dewan, hingga penyerahan dokumen tuntutan kepada DPRD DIY untuk diteruskan kepada pemerintah pusat sesuai kewenangannya.

Organisasi yang Tergabung dalam Cipayung DIY

Aliansi Cipayung DIY merupakan wadah koordinasi sejumlah organisasi kemahasiswaan yang memiliki sejarah panjang dalam dinamika gerakan mahasiswa Indonesia. Dalam aksi Reformasi Jilid II, organisasi yang terlibat meliputi:

• Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
• Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI)
• Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI)

Kolaborasi lintas organisasi tersebut menunjukkan bahwa isu yang diangkat tidak berangkat dari kepentingan kelompok tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap berbagai persoalan nasional yang dinilai membutuhkan perhatian serius.

Daftar Lengkap 15 Manifesto Cipayung DIY

Sebagai hasil kajian akademik dan konsolidasi organisasi, Cipayung DIY menyampaikan lima belas tuntutan kepada pemerintah dan DPR RI, yaitu:

1. Menolak UU TNI serta menarik militer kembali ke fungsi pertahanan.
2. Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Memperbaiki pola komunikasi pemerintah kepada masyarakat.
4. Menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM).
5. Mengevaluasi dan menghentikan Program Makan Bergizi Gratis serta Koperasi Desa Merah Putih.
6. Menolak RUU Polri dan meminta evaluasi terhadap kepemimpinan Polri.
7. Mewujudkan pendidikan gratis serta memperbaiki sistem pendidikan nasional.
8. Segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset.
9. Segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat.
10. Menghentikan Proyek Strategis Nasional yang dinilai merugikan masyarakat.
11. Mencabut status pahlawan nasional Soeharto.
12. Melakukan reformasi sistem partai politik.
13. Mendesak DPR lebih berpihak kepada kepentingan rakyat.
14. Menuntaskan seluruh kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
15. Mewujudkan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia.

Makna di Balik 15 Tuntutan Reformasi Jilid II

Apabila dicermati secara keseluruhan, kelima belas manifesto tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa isu strategis nasional.

1. Penguatan Demokrasi dan Supremasi Sipil

Isu mengenai UU TNI, RUU Polri, reformasi partai politik, serta keberpihakan DPR menunjukkan kekhawatiran mahasiswa terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Menurut mereka, demokrasi yang sehat membutuhkan mekanisme pengawasan yang kuat, transparansi kebijakan, serta pembagian kekuasaan yang tetap menghormati prinsip supremasi sipil.

2. Keadilan Sosial dan Penegakan Hukum

Dorongan untuk segera mengesahkan UU Perampasan Aset, menyelesaikan pelanggaran HAM, dan memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat adat mencerminkan tuntutan terhadap sistem hukum yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat.

Mahasiswa memandang bahwa kepastian hukum menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap negara.

3. Pendidikan sebagai Investasi Bangsa

Salah satu isu yang memperoleh perhatian besar adalah pendidikan. Cipayung DIY mendorong pendidikan yang lebih mudah diakses seluruh masyarakat serta peningkatan kualitas sistem pendidikan nasional.

Selain akses pendidikan, kesejahteraan guru juga menjadi perhatian karena kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kondisi tenaga pendidik.

4. Kebijakan Ekonomi yang Berorientasi Rakyat

Harga BBM, penggunaan APBN, serta evaluasi terhadap sejumlah program pemerintah menjadi bagian dari kritik mahasiswa terhadap kebijakan ekonomi nasional.

Bagi Cipayung DIY, kebijakan publik seharusnya disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, efektivitas anggaran, serta dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan rakyat.

Dialog Bersama DPRD DIY

Berbeda dengan aksi demonstrasi yang berakhir tanpa komunikasi, aksi Reformasi Jilid II dilanjutkan dengan dialog terbuka bersama anggota DPRD DIY.

Perwakilan DPRD DIY menyampaikan apresiasi terhadap penyampaian aspirasi secara damai dan menegaskan bahwa seluruh dokumen tuntutan akan diteruskan kepada pemerintah pusat karena sebagian besar substansinya berada di luar kewenangan pemerintah daerah. DPRD juga menilai mahasiswa tetap memiliki posisi penting sebagai mitra kritis dalam menjaga kualitas demokrasi.

Dialog tersebut memperlihatkan bahwa ruang komunikasi antara mahasiswa dan lembaga legislatif masih terbuka sebagai bagian dari proses demokrasi.

Peran PMII DIY dalam Mengawal Aspirasi Publik

Sebagai salah satu organisasi yang tergabung dalam Cipayung DIY, PMII DIY kembali menunjukkan komitmennya sebagai organisasi kader yang aktif merespons isu-isu strategis kebangsaan.

Keterlibatan PMII tidak hanya diwujudkan melalui aksi turun ke jalan, tetapi juga melalui proses kajian, penyusunan naskah tuntutan, konsolidasi organisasi, hingga penyampaian aspirasi kepada lembaga negara.

Hal tersebut sejalan dengan tradisi intelektual gerakan mahasiswa yang menempatkan aksi massa sebagai bagian dari rangkaian advokasi berbasis analisis, bukan sekadar mobilisasi massa.

Mengapa Manifesto Ini Menjadi Sorotan Publik?

Ada beberapa alasan mengapa aksi Reformasi Jilid II mendapatkan perhatian luas.

Pertama, isu yang diangkat mencakup berbagai sektor, mulai dari demokrasi, pendidikan, ekonomi, hukum, hingga hak asasi manusia.

Kedua, tuntutan tersebut lahir melalui konsolidasi lintas organisasi mahasiswa sehingga memiliki legitimasi yang lebih kuat sebagai representasi keresahan generasi muda.

Ketiga, penyampaian aspirasi dilakukan melalui mekanisme damai disertai dialog langsung dengan DPRD DIY, sehingga memperlihatkan praktik demokrasi yang konstruktif.

Terakhir, aksi ditutup dengan penyalaan lilin sebagai simbol refleksi, duka, sekaligus harapan agar Indonesia mampu kembali berjalan sesuai nilai-nilai reformasi dan konstitusi.

Aksi Reformasi Jilid II yang digelar Cipayung DIY menjadi salah satu momentum penting dalam dinamika gerakan mahasiswa tahun 2026. Melalui 15 manifesto, mahasiswa menyampaikan kritik terhadap berbagai persoalan nasional sekaligus menawarkan arah perubahan yang mereka nilai lebih sesuai dengan semangat demokrasi, keadilan sosial, dan kepentingan rakyat.

Terlepas dari perbedaan pandangan terhadap setiap tuntutan yang disampaikan, aksi ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi publik masih menjadi elemen penting dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Kehadiran organisasi mahasiswa seperti PMII DIY bersama elemen Cipayung lainnya mengingatkan bahwa fungsi kontrol sosial tetap diperlukan agar kebijakan publik terus berada dalam pengawasan masyarakat.

Pada akhirnya, Reformasi Jilid II bukan hanya sebuah slogan aksi, tetapi sebuah ajakan untuk terus merawat demokrasi melalui dialog, partisipasi, dan keberanian menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.