Yogyakarta – Di tengah dinamika sosial dan politik yang semakin kompleks, gerakan mahasiswa dituntut tidak hanya mampu menyuarakan aspirasi melalui aksi demonstrasi, tetapi juga menghadirkan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Kesadaran inilah yang menjadi landasan Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Sekolah Kebijakan Publik sebagai ruang penguatan kapasitas kader dalam bidang analisis kebijakan.

Program yang mengusung tema “Dari Jalanan ke Kebijakan: Membangun Kader Advokatif & Solutif” tersebut menjadi salah satu ikhtiar strategis PMII DIY untuk melahirkan kader yang tidak hanya kritis terhadap berbagai persoalan publik, tetapi juga mampu menyusun rekomendasi kebijakan berbasis data dan riset ilmiah. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari di Balai Diklat Industri (BDI) Yogyakarta pada 12–13 Juni 2026.

Bagi PMII DIY, perubahan sosial tidak cukup diperjuangkan melalui tekanan politik di ruang publik. Perubahan yang berkelanjutan membutuhkan kemampuan membaca persoalan secara komprehensif, memahami regulasi, menganalisis data, serta menyusun alternatif kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah.

Mengapa Sekolah Kebijakan Publik Menjadi Penting?

Selama beberapa dekade, gerakan mahasiswa identik dengan demonstrasi sebagai instrumen kontrol sosial. Demonstrasi tetap memiliki posisi penting dalam demokrasi karena menjadi sarana penyampaian aspirasi masyarakat. Namun, tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks.

Persoalan seperti ketimpangan ekonomi, pendidikan, tata kelola pemerintahan, lingkungan hidup, hingga pelayanan publik memerlukan pendekatan yang lebih sistematis. Kritik yang disampaikan kepada pemerintah akan memiliki daya dorong yang lebih kuat apabila didukung oleh:

• Data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
• Kajian akademik yang komprehensif.
• Analisis kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
• Rekomendasi yang realistis dan dapat diimplementasikan.

Atas dasar itulah PMII DIY memandang perlunya transformasi paradigma gerakan mahasiswa. Demonstrasi bukan ditinggalkan, melainkan diperkuat dengan kemampuan menghasilkan gagasan yang memiliki dasar ilmiah sehingga kader mampu menjadi mitra kritis sekaligus pemberi solusi bagi masyarakat.

Dari Jalanan Menuju Ruang Kebijakan

Ketua Panitia Sekolah Kebijakan Publik, Ach. Affandi, menegaskan bahwa kader PMII tidak boleh berhenti pada kemampuan mengorganisasi aksi massa. Mereka juga harus memiliki kapasitas menyusun naskah akademik, memahami mekanisme birokrasi, dan menawarkan formulasi kebijakan yang didasarkan pada data empiris.

Pandangan tersebut menunjukkan adanya perubahan orientasi gerakan. Demonstrasi tetap dipandang sebagai bagian dari identitas perjuangan mahasiswa, tetapi tidak lagi menjadi satu-satunya instrumen advokasi.

Melalui Sekolah Kebijakan Publik, kader didorong untuk mampu memasuki ruang-ruang pengambilan keputusan dengan bekal analisis yang kuat. Dengan demikian, kritik yang disampaikan tidak berhenti sebagai penolakan, tetapi berkembang menjadi alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan.

PMII DIY Ingin Melahirkan Laboratorium Kebijakan Publik

Salah satu gagasan menarik yang disampaikan dalam kegiatan tersebut datang dari Ketua Umum PC PMII DIY, Muh. Faisal. Ia menyampaikan bahwa organisasi perlu membangun budaya intelektual yang lebih kuat melalui pembentukan laboratorium kajian kebijakan publik di internal PMII.

Gagasan ini memiliki makna strategis karena laboratorium kebijakan bukan sekadar tempat diskusi, melainkan wadah untuk menghasilkan kajian yang dapat digunakan dalam proses advokasi maupun penyusunan rekomendasi kepada pemerintah.

Keberadaan laboratorium kebijakan memungkinkan kader untuk:

• Melakukan riset terhadap persoalan publik di tingkat lokal maupun nasional.
• Mengkaji efektivitas peraturan daerah dan kebijakan pemerintah.
• Mengidentifikasi persoalan anggaran publik.
• Menyusun policy brief yang dapat disampaikan kepada pemangku kepentingan.
• Mengembangkan budaya diskusi berbasis data di lingkungan organisasi.

Transformasi ini menunjukkan bahwa PMII DIY ingin memperkuat identitasnya sebagai organisasi kader yang tidak hanya aktif dalam gerakan sosial, tetapi juga produktif menghasilkan pemikiran strategis.

Kurikulum yang Berorientasi pada Praktik

Keunggulan Sekolah Kebijakan Publik tidak hanya terletak pada konsepnya, tetapi juga pada materi yang diberikan kepada peserta.

Selama dua hari pelaksanaan, peserta memperoleh pembekalan mengenai berbagai aspek penting dalam proses advokasi kebijakan, antara lain:

• Teknik membaca dan menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
• Strategi advokasi litigasi maupun nonlitigasi.
• Analisis kebijakan publik berbasis data.
• Penyusunan dokumen policy brief.
• Simulasi penyusunan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.
• Pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Materi tersebut dirancang agar kader memiliki kemampuan praktis yang dapat diterapkan dalam aktivitas organisasi maupun pengabdian kepada masyarakat.

Kebijakan Publik Harus Berpihak kepada Masyarakat

Dalam pembukaan kegiatan, Majelis Pembina Cabang PMII DIY, Prof. Dr. Muchammad Sodik, mengingatkan bahwa setiap kebijakan publik harus tetap berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan masyarakat, terutama kelompok rentan.

Pesan tersebut menegaskan bahwa kemampuan teknis dalam menyusun kebijakan tidak boleh dilepaskan dari nilai-nilai moral. Sebuah kebijakan yang baik bukan hanya efektif secara administratif, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas.

Pandangan ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang menempatkan kepentingan publik sebagai tujuan utama setiap proses pengambilan keputusan. Dalam konteks pembangunan nasional, kebijakan yang berkualitas juga menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang.

Membangun Kader Advokatif dan Solutif

Tema besar yang diusung PMII DIY memiliki pesan yang relevan dengan tantangan gerakan mahasiswa saat ini.

Seorang kader advokatif tidak hanya mampu menyampaikan kritik terhadap suatu persoalan, tetapi juga memahami akar masalah, regulasi yang berlaku, serta aktor-aktor yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan.

Sementara itu, kader yang solutif dituntut mampu menyusun alternatif penyelesaian yang realistis, dapat diterapkan, dan didukung oleh bukti empiris.

Dengan kemampuan tersebut, gerakan mahasiswa akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam memengaruhi arah kebijakan publik.

Dampak Jangka Panjang bagi PMII DIY

Pelaksanaan Sekolah Kebijakan Publik berpotensi memberikan dampak yang lebih luas daripada sekadar peningkatan kapasitas individu peserta.

Dalam jangka panjang, kegiatan seperti ini dapat memperkuat budaya organisasi melalui:

• Meningkatnya tradisi riset di kalangan kader.
• Tumbuhnya budaya diskusi berbasis data.
• Lahirnya kajian-kajian strategis mengenai persoalan daerah.
• Terbangunnya jejaring dengan akademisi, peneliti, dan pemangku kebijakan.
• Meningkatnya kualitas advokasi organisasi terhadap isu-isu publik.

Apabila dilakukan secara berkelanjutan, PMII DIY dapat berkembang menjadi salah satu pusat kajian mahasiswa yang mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penyusunan kebijakan di tingkat daerah maupun nasional.

Gerakan Mahasiswa yang Adaptif terhadap Perubahan Zaman

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat mengakses pengetahuan. Pemerintah, media, hingga publik kini semakin mengandalkan data dalam menilai kualitas suatu kebijakan.

Dalam kondisi seperti ini, gerakan mahasiswa juga perlu beradaptasi. Kritik yang disampaikan akan memiliki legitimasi yang lebih kuat apabila disertai analisis yang sistematis, metodologi yang jelas, dan rekomendasi yang dapat diuji secara akademik.

Melalui Sekolah Kebijakan Publik, PMII DIY menunjukkan bahwa transformasi gerakan mahasiswa tidak berarti meninggalkan identitas perjuangan, melainkan memperluas ruang pengabdian dari jalanan menuju ruang-ruang perumusan kebijakan.

Sekolah Kebijakan Publik yang diselenggarakan PC PMII DIY merupakan langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kader menghadapi tantangan gerakan mahasiswa di era modern. Program ini menegaskan bahwa perjuangan tidak berhenti pada penyampaian kritik melalui aksi demonstrasi, tetapi harus berkembang menjadi kemampuan menghasilkan solusi berbasis riset, data, dan analisis kebijakan.

Dengan kurikulum yang komprehensif, dukungan para akademisi, serta komitmen membangun laboratorium kebijakan publik, PMII DIY menunjukkan arah baru gerakan mahasiswa yang lebih adaptif, intelektual, dan konstruktif. Melalui kader-kader yang advokatif sekaligus solutif, organisasi ini berupaya memperkuat kontribusinya dalam mengawal kebijakan publik yang berpihak pada keadilan sosial dan kepentingan masyarakat.